Prita vs Omni berlanjut

prita

Pencabutan perkara
perdata yang
diajukan kuasa
hukum RS Omni
Internasional,
Serpong, Kota
Tangerang Selatan,
Banten, ditolak oleh
Pengadilan Negeri
(PN) Tangerang
karena pengacara
Prita Mulyasari,
Slamet Yuono telah
mengajukan
memori kasasi.
“Tidak bisa begitu
saja pengacara RS
Omni mengajukan
pencabutan perkara
meskipun dengan
alasan berdamai,
karena pengacara
Prita sedang
memohon kasasi,”
kata Ketua PN
Tangerang, HM
Asnun.

Menurut dia,
biarkan saja proses
hukum kasasi itu
berjalan karena
Prita kalah di
Pengadilan Tinggi
(PT) Banten
sehingga harus
melakukan
perlawanan kasasi
ke Mahkamah
Agung. Pernyataan
HM. Asnun tersebut
terkait kuasa
hukum RS Omni,
Risma Situmorang
mengajukan
pencabutan perkara
perdata Nomor 300
/pdt.G/2008/PN.Tgr.
Jo. No.71/pdt/2009
/PT BTN tertanggal
14 Desember 2009
dengan tergugat
Prita.

Prita pernah
mendekam
dipenjara LP Wanita
Tangerang selama
21 hari karena
dituduh
mencemarkan
nama baik RS Omni
setelah
mengirimkan e-mail
kepada rekannya
berisikan keluhan
akibat buruknya
pelayanan.
Manajemen RS Omni
melalui dr. Grace
Hilda dan dr. Hengky
Gozal akhirnya
mengadu ke Polda
Metro Jaya dan
akibatnya Prita
diperiksa oleh
penyidik dan
ditetapkan sebagai
terdakwa.

Prita dijerat dengan
pasal berlapis yakni
pasal 27 ayat 3 UU
ITE dan pasal 310
KUHP pencemaran
nama baik dan
pasal 311 KUHP, dan
jaksa Riyadi
menuntut penjara
enam bulan
kurungan. Ibu dua
putra itu juga
digugat secara
perdata sehingga
hakim PN
Tangerang
memutuskan
menghukum untuk
membayar ganti
rugi sebesar Rp314
,3 juta dan harus
membuat
permohonan maaf
pada dua koran
nasional untuk
sekali penerbitan.

Namun, terhadap
putusan PN
Tangerang itu,
kuasa hukum Prita
mengajukan
banding ke
Pengadilan Tinggi
(PT) Banten tanggal
5 Juni 2009. Setelah
itu, PT Banten
memutuskan
memperkuat
putusan PN
Tangerang agar
Prita membayar
ganti rugi sebesar
Rp204 juta serta
diharuskan
membuat iklan
permohonan maaf
pada surat kabar
nasional.

Asnun mengatakan,
upaya mencabut
perkara perdata itu
pada prinsipnya
adalah untuk
perdamaian, namun
bila kuasa hukum
Prita menolak,
tentu tidak ada titik
temu. Bahkan jika
kuasa hukum Prita
menerima
perdamaian, terkait
pencabutan perkara
perdata, maka PN
Tangerang, katanya
akan mengabulkan
permohonan
pengacara RS Omni.

Menjawab
pertanyaan
mengapa upaya
perdamaian yang
dijembatani Depkes
tidak dapat
ditindaklanjuti atau
sebagai rujukan
agar pencabutan
gugatan itu
dikabulkan, Asnun
mengatakan tidak
ada kesepakatan
dua belah pihak.
Sementara itu,
kuasa hukum RS
Omni Risma
Situmorang
diklarifikasi
mengatakan niat
utama untuk
pencabutan perkara
perdata adalah
berdamai. “Hal ini
merupakan niat
baik untuk
berdamai dan
direalisasikan
dalam bentuk
tertulis, tetapi
karena tidak ada
kata sepakat dari
Prita, hal itu
merupakan hak
mereka,” katanya.

Risma mengatakan,
permohonan
tersebut upaya
perdamaian yang
hendak diwujudkan
dengan Prita, bukan
lagi dalam bentuk
wacana tetapi
kenyataan serta
tertulis dari RS
Omni.

Courtesy tvone

4 Balasan ke Prita vs Omni berlanjut

  1. udienroy mengatakan:

    zaman sekarang ini memang zaman orang dungu. seperti diriku tempo hari kasih teguran ama telkomsel mengenei jaringan yang ilang2 ambleg. berkali2 di omongi secara sopan dan teratur. wealah gak di gubris. saking jengkel aku kasih saran agak pedes weh bisa marah rupanya. hah! dasar.

  2. oyot mengatakan:

    wah.. seru mas.. smpe telkomsel nengok mas udin..

  3. baezur mengatakan:

    Hukum masih bisa di beli kayaknya

  4. oyot mengatakan:

    @Baezur:
    jadi sedih kan..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: